Rekomendasi Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Industri perikanan berkembang cukup pesat hal ini ditunjukkan jumlah Unit Pengolahan Ikan yang memiliki Sertitikat Kelayakan Pengolahan yang mencapai 150-an UPI. Selain itu jumlah UMKM yang mencapai puluhan ribu UMKM perikanan. Hal ini perlu pengelolaan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir maka dibutuhkan peran Pemerintah Provinsi yang lebih luas. Oleh karena itu sesuai dengan amanah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pemerintah Provinsi, khususnya pada Bidang Kelautan dan Perikanan – sub urusan Pengolahan dan Pemasaran adalah Penerbitan Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Perturan Gubernur Nomor 53  Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur, melalui Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan bertugas menerbitkan surat rekomendasi Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran. Bekerjasama dengan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), pelaku usaha khususnya di Bidang Pengolahan dan Pemasaran produk kelautan dan perikanan dapat dengan mudah mengurus SIUP tersebut. Surat ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran tersebut diterbitkan oleh UPT P2T Provinsi Jawa Timur, dalam kurun waktu maksimal 10 hari kerja sebagai berikut :

Diagram Alur Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016
Diagram Alur Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016

Seperti yang telah dijelaskan pada diagram alur diatas, setelah dilakukan pemeriksaan Kelengkapan dokumen administrasi, maka Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur melimpahkan verifikasi/pengecekan Lapangan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Setelah terbit surat rekomendasi penerbitan SIUP maka berkas tersebut dilimpahkan kembali ke UPT P2T Provinsi Jawa Timur, untuk difinalisasi menjadi Surat Ijin Usaha Pengolahan dan Pemasaran.

Perlu diketahui bahwa mekanisme dan prosedur pengurusan penerbitan SIUP tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan
  2. Pemohon melengkapi persyaratan
  3. Pemohon mengambil nomor antrian
  4. Pemohon memasukkan dokumen ke loket pendaftaran
  5. Dokumen di check petugas front office
  6. Dokumen diverifikasi oleh tim teknis
  7. Bila ada retribusi disertakan STS dan disetor ke Bank Jatim, penentuan biaya retribusi oleh Bidang Perhitungan
  8. Jika permohonan telah lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses oleh tim teknis. Jika permohonan belum lengkap dan benar, permohonan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi.
  9. Dari permohonan tersebut dibuatkan surat pengantar dan dokumen permohonan beserta lampirannya discan dan dikirim ke URC SKPD terkait melalui sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu berbasis WEB.
  10. Berkas Permohonan dan Draft Izin diverifikasi oleh Tim Pelaksana Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diterbitkan.

Berikut adalah informasi tentang persyaratan kelengkapan administrasi antara lain :

  1. Akta Pendirian Badan Usaha dan KTP Penanggung Jawab
  2. NPWP Badan Usaha/Perorangan
  3. Surat Keterangan Domisili Usaha
  4. Surat Keterangan Bebas Gangguan Lingkungan (HO)
  5. Surat Ijin Usaha Perdangan (SIUP)
  6. Surat Keterangan Kegiatan Usaha yang dilaksanakan
  7. Surat Keterangan Sarana/Prasarana yang dimiliki
  8. Surat Keterangan melakukan proses produksi secara aktif
  9. Surat Kuasa bermaterai 6000 (bila dikuasakan)

Harapannya, para pelaku usaha di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk  Kelautan dan Perikanan dapat menikmati layanan gratis ini dengan menjalankan proses pengurusan penerbitan SIUP sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya. (bidangp3kp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here