Integrasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Potensi Desa Pesisir

0
1360

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan melimpah yang tersebar di 22 kabupaten/kota pesisir bagian utara dan selatan, Pulau Madura, serta pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Jawa Timur. Wilayah pesisir Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan sektor bisnis, pariwisata, transportasi, dan budidaya. Potensi sumberdaya pesisir Provinsi Jawa Timur tersebut merupakan aset penting masyarakat Provinsi Jawa Timur yang harus dikelola secara bijak dengan mempertimbangkan aspek kelestarian dan keberlanjutan demi kesejahteraan bersama.

Pemaparan materi oleh Drs. Kusnadi, M.A
Pemaparan materi oleh Drs. Kusnadi, M.A

Pengembangan potensi pesisir harus dilakukan dengan menjadikan desa-desa pesisir sebagai subyek (bukan obyek) yang berperan penting dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui karakteristiknya masing-masing, sehingga dapat mencegah konflik kepentingan yang sering terjadi di wilayah pesisir. Identifikasi dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masing-masing desa pesisir merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan dalam upaya mengontrol konflik kepentingan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, kegiatan Integrasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Potensi Desa Pesisir dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sebagai wadah komunikasi dan mediasi antara masyarakat desa pesisir dengan para stakeholder terkait dalam rangka pengelolaan serta pemanfaatkan ruang dan sumberdaya pesisir secara lestari dan berkelanjutan untuk meningkatakan kesejahteraan masyarakat pesisir dengan mengedepankan prinsip maju bersama tanpa konflik kepentingan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Integrasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Potensi Desa Pesisir, yaitu identifikasi pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, pemetaan potensi serta pengguna manfaat ruang dan sumberdaya pesisir, serta penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan dalam penggunaan serta pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir. Identifikasi pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir merupakan upaya untuk memperoleh data-data terkait bentuk kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya di wilayah pesisir, sehingga dapat menjadi wahana pengintegrasian kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan di wilayah pesisir.

Pemetaan potensi serta pengguna manfaat ruang dan sumberdaya pesisir merupakan upaya untuk memperoleh data dan informasi pihak-pihak yang selama ini menggantungkan sebagian atau seluruh hidupnya di pantai dan/atau laut, sehingga dapat menjadi pemutakhiran data bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta dapat digunakan untuk merancang program-program di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan dalam penggunaan serta pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir berguna dalam upaya-upaya pengelolaan dan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur serta masyarakat pesisir sebagai subjek utamanya, sehingga dapat mencegah peluang timbulnya konflik kepentingan karena adanya perbedaan atau persaingan.

Pemaparan hasil diskusi kelompok oleh perwakilan peserta
Pemaparan hasil diskusi kelompok oleh perwakilan peserta

Pelaksanaan kegiatan Integrasi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Potensi Desa Pesisir ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman, kesepakatan, serta persamaan persepsi dan tujuan antara para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Peran aktif masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir juga sangat diharapkan melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan pesisir yang telah terfasilitasi oleh adanya peraturan dan dana desa. Seluruh stakeholder terkait juga diharapkan dapat memfasilitasi desa-desa pesisir dalam merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan pesisir untuk dijabarkan dalam RPJM Desa, sehingga dapat tersinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku di daerahnya masing-masing serta dapat digunakan sebagai dasar arahan dalam penyusunan RKP Desa. (bidangkpp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here