Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI di LS Pro UPT PMP2KP Surabaya

Globalisasi perdagangan hasil perikanan sudah mulai meluas dan kehadirannya tidak dapat dihindarkan. Untuk dapat memanfaatkan kesempatan yang timbul akibat globalisasi perdagangan ini, produk yang dihasilkan oleh industri perikanan di Indonesia harus dapat memenuhi keinginan konsumen, baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Konsumen telah menyadari bahwa mutu, khususnya keamanan pangan hasil perikanan tidak dapat dijamin hanya dengan hasil uji produk akhir. Produk yang aman dikonsumsi diperoleh dari bahan baku yang baik, ditangani, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga pada akhirnya dihasilkan produk yang baik.

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar baik dari hulu ke hilir. Pada sisi pasca panen yaitu bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diusahakan oleh Unit Pengolahan Ikan baik skala besar maupun skala kecil (UMKM). Banyaknya pelaku usaha perikanan dan beragam produk yang dihasilkannya harus dapat diawasi oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen khususnya konsumen domestik. Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah memberikan jaminan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam standard dan dokumen normative lainnya, dalam hal ini adalah Standar nasional Indonesia (SNI). Produk domestik yang ber SNI akan meningkatkan daya saing produk lokal sehingga tidak kalah digempur oleh produk impor dalam era pasar bebas ini.

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Surabaya adalah Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) Hasil Perikanan di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi nasional (KAN) dengan Nomor LSPr-056-IDN tanggal 24 Mei 2017. UPT PMP2KP Surabaya melayani Sertifikasi SNI untuk 16 ruang lingkup yaitu :

  1. Bakso Ikan (SNI 7266 : 2014), Tipe 3 atau 5.
  2. Naget Ikan (SNI 7758 : 2013), Tipe 3 atau 5.
  3. Ikan Berlapis Tepung (SNI 7319 : 2009), Tipe 3 atau 5.
  4. Udang Berlapis Tepung (SNI 6163 : 2009), Tipe 3 atau 5.
  5. Kerupuk Ikan (SNI 2713 : 2009), Tipe 3 atau 5.
  6. Kerupuk Udang (SNI 2714 : 2009), Tipe 3 atau 5.
  7. Ikan Asap dengan Pengasapan Panas (SNI 2725 : 2013), Tipe 3.
  8. Tuna dalam Kemasan Kaleng (SNI 8223 : 2016), Tipe 2 atau 5.
  9. Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng (SNI 8222 : 2016), Tipe 2 atau 5
  10. Abon Ikan ( SNI 7690 : 2013 ), Tipe 3 atau 5.
  11. Bandeng Isi (SNI 8375 : 2017), Tipe 3 atau 5.
  12. Bandeng Presto ( SNI 4106 : 2009 ), Tipe 3 atau 5.
  13. Bandeng Cabut Duri ( SNI 7316 : 2009 ), Tipe 3 atau 5.
  14. Daging Rajungan Pasteurisasi dalam kaleng ( SNI 6929:2016 ), Tipe 5
  15. Daging Rajungan Sterilisasi dalam kaleng ( SNI 4225:2010 ), Tipe 5
  16. Fillet Ikan Beku  ( SNI 2696:2013 ), Tipe 3 atau 5

Skema sertifikasi produk ditampilkan dalam diagram alir berikut :

Skema Sertifikasi Produk

1. PERMOHONAN

LSPro-HP UPT PMP2KP Surabaya menyediakan informasi yang diperlukan oleh calon klien/Unit Pengolah Ikan (UPI) melalui publikasi dalam website dkp.jatimprov.go.id dan brosur/leaflet. Permohonan sertifikasi SNI dapat dikirim secara fisik, email ke pmp2kp_sby@yahoo.com dan atau melalui website : http://lekjuki.ppmhpsby.co.

Calon klien yang ingin berkonsultasi lebih lanjut dipersilahkan untuk bertanya via email melalui pmp2kp_sby@yahoo.com, telepon atau datang langsung ke :

UPT Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan  (PMP2KP) SURABAYA
Alamat                : Jl. Pagesangan II Nomor 58-B Surabaya
Telepon               : 031-8274692
Fax                     : 031-8280115

Dokumen pendukung yang diperlukan menyertai permohonan terdiri dari :

  1. Fotocopy identitas pemohon.
  2. Fotocopy NPWP pemohon.
  3. Fotocopy akte pendirian/legalitas lokasi usaha.
  4. Fotocopy SIUP/izin usaha lainnya.
  5. Sertifikat Kelayakan Proses (SKP) atau bukti proses pendaftaran.
  6. Profil Perusahaan.
  7. Riwayat Bahan Baku.
  8. Foto produk akhir dengan dan tanpa kemasan.
  9. Fotocopy Sertifikat HACCP atau sertifikat sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000 atau sertifikat sistem manajemen mutu (untuk importer disertai fotocopy sertifikat akreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yg memiliki MRA dengan KAN).
  10. Ilustrasi tanda SNI pada kemasan.
  11. Panduan mutu cara produksi pangan yang baik (sesuai SKP Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 72 tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan No 24 Tahun 2017 dan atau sistem HACCP,atau SNI ISO 22000, atau ISO 9001 (minimal mencakup karaketristik produk, diagram alir analisis bahaya, penetapan control measure untuk bahaya yang signifikan, penetapan titik kritis penetapan batas kritis, prosedur korektif dan verifikasi). Panduan mutu dalam bahasa Indonesia yang tersumpah/diterjemahkan oleh pihak yang berwenang.
  12. Rekaman hasil uji kesesuaian produk sesuai dengan persyaratan SNI.
  13. Fotocopy Angka Pengenal Impor (API) dan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) (hanya untuk importir)
  14. Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri (hanya untuk importir)
  15. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale) (hanya untuk importir).
  16. Fotocopy bukti pendaftaran merek HKI (atau bukti proses pendaftaran) (apabila ada).
  17. Fotocopy perjanjian lisensi dari pemilik merek (apabila ada).
  18. Fotocopy surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya.
  19. Foto lokasi, fasilitas dan peralatan produksi pengolahan pangan, proses produksi dan gudang penyimpanan produk akhir sebelum distribusi ke pasar.

 

2. PERMOHONAN

2.1 Seleksi

UPT PMP2KP Surabaya melakukan evaluasi terhadap permohonan, kelengkapan dokumen dan persyaratan pengajuan Sertifikasi Produk lainnya. Hasil evaluasi permohonan akan diinformasikan kepada klien dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila belum memenuhi, maka klien melengkapi dokumen sesuai persyaratan. Apabila telah memenuhi maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

2.2 Perjanjian Sertifikasi

Apabila persyaratan dokumen telah lengkap maka proses sertifikasi dilanjutkan dengan terlebih dahulu dilakukan penandatangan perjanjian sertifikasi oleh pihak pertama (Pimpinan Unit Pengolah Ikan/klien) dan pihak kedua (Kepala UPT PMP2KP Surabaya).

3. PERSETUJUAN DAN PERENCANAAN EVALUASI

3.1 UPT PMP2KP Surabaya mempersiapkan rencana evaluasi yang terdiri dari :

  1. Penetapan tipe skema
  2. Evaluator
  3. Rencana pelaksanaan evaluasi
  4. Rencana pengambilan contoh (Referensi, Metode)
  5. Peralatan teknis dan administrasi

3.2 Waktu dan biaya sertifikasi

UPT PMP2KP Surabaya menginformasikan rentang waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi produk kepada klien yang tertuang dalam perjanjian sertifikasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terlampir.

3.3 DETERMINASI

UPT PMP2KP menentukan tiga tipe skema sertifikasi yaitu tipe skema 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima). Skema 2 diperuntukkan bagi klien pengimpor, skema 3 diperuntukkan bagi klien yang belum mempunyai sistem mutu sedangkan tipe 5 bagi klien yang telah menerapkan sistem mutu. Berikut dijelaskan tipe skema dimaksud :

A. Tipe skema 2 (dua)

  • Evaluasi dilakukan pada distributor pusat sebelum dipasarkan.
  • Pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
  • Pengambilan contoh survailen pada distributor dan pasar.
  • Survailen dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
  • Melakukan audit penyetaraan sistem manajemen mutu

B. Tipe skema 3 (tiga)

  • Evaluasi dilakukan pada proses produksi.
  • Pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
  • Pengambilan contoh survailen pada titik produksi.
  • Survailen dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

C. Tipe skema 5 (lima)

  • Evaluasi dilakukan pada proses produksi.
  • Pengambilan contoh produk akhir pada saat evaluasi.
  • Pengambilan contoh survailen pada titik produksi dan pasar.
  • Survailen dilakukan setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
  • Melakukan audit sistem manajemen mutu.

No

EVALUASI

TIPE  2

TIPE  3

TIPE  5

1

Pengujian Produk
akhir saat determinasi

V

V

V

2

Penilaian proses
produksi

V

V

3

Pengambilan contoh
survailen

Pada Distributor dan pasar

Pada titik produksi

Pada titik produksi dan pasar

4

Survailen

12 bulan sekali

6 bulan sekali

12 bulan sekali

5

Audit Sistem
manajemen mutu

Penyetaraan system mutu

V

 

4. EVALUASI DAN PENGAMBILAN CONTOH

4.1 Penilaian Proses Produksi.

Penilaian proses produksi dilakukan guna memastikan bahwa proses produksi dapat menghasilkan produk sesuai persyaratan mutu, bahan baku, proses pengolahan pada Standar nasional Indonesia secara konsisten sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup sertifikasi. Penilaian proses produksi mencakup :

  1. Kesesuaian penerapan GMP/SSOP.
  2. Pemeriksaan terhadap titik kritis proses produksi yang mempengaruhi kesesuaian produk terhadap persyaratan.
  3. Prosedur proses produksi termasuk pengendalian mutu (penerimaan bahan baku, penggunaan bahan tambahan.
  4. Pangan yang dilarang, pengujian rutin (produk dan air proses pengolahan) dan verifikasi, peralatan uji dan produksi, pengemasan, penyimpanan dan distribusi), sumber daya produksi (tanggung jawab personel dan sumberdaya), dan kompetensi personel yang mempengaruhi kesesuaian produk.
  5. Pengendalian dokumen dan rekaman terkait proses produksi dan kesesuaian produk.
  6. Sertifikat sistem menajemen yang diperoleh dan laporan audit sistem manajemen.
  7. Audit internal dan kaji ulang manajemen.
  8. Prosedur dan rekaman terkait produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.
  9. Identifikasi, penandaan dan atau pemasaran produk yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dan perjanjian lisensi.
  10. Khusus tipe skema 2, LSPro-HP dapat melakukan evaluasi terhadap hasil sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan atau sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN (tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dilakukan pada 4.3.1 dan 4.3.2). Pemeriksaan verifikasi dilakukan minimal satu (1) kali pada pabrik dan proses produksi serta sarana jalur distribusi di pelabuhan, gudang penyimpanan dan armada pengangkutan setelah diterbitkan sertifikat kesesuaian. Pemeriksaan pabrik dan proses produksi dilakukan pada saat surveilan atau kunjungan tidak terjadwal. Jika hasil verifikasi baik di sarana distribusi maupun di pabrik memberikan indikasi ketidaksesuaian yang merugikan dan membahayakan konsumen maka sertifikat akan dibekukan atau ditarik. Dalam hal ini klien tidak diperbolehkan mendistribusikan produknya dan jika produk telah sampai di pasar terkait dengan produk yang tidak sesuai maka dilakukan penarikan produk. Pelaku usaha harus memiliki prosedur terkait penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pasar.

4.2 Pengambilan contoh produk akhir.

  1. Dibutuhkan informasi terlebih dahulu terhadap identitas produksi UPI yaitu : berat bersih, jumlah MC, berat kemasan terkecil, kode batch dan hasil uji sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
  2. Contoh diambil pada saat evaluasi dari gudang penyimpanan atau produk jadi segera setelah produksi dengan menggunakan fasilitas, peralatan, personil dan metoda yang digunakan.
  3. Metoda pengambilan contoh sesuai dengan referensi sebagai berikut :
  • CAC/GL 50-2004, General Guidelines On sampling.
  • Commission Regulation (EC) No 2073/2005, on microbiological criteria for foodstuffs.
  • Commission Regulation (EC) No 333/2007, Laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of lead, cadmium, mercury, inorganic tin, 3-MCPD and benzo(a)pyrene in foodstuffs.
  • SNI 2326 : 2010, Metode Pengambilan Contoh Produk Perikanan.
    1. Pengambilan contoh ditujukan untuk kepentingan keamanan pangan asesmen kontaminasi mikrobiologi, kimia serta organoleptik.
    2. Rincian penggunaan metode pengambilan contoh yaitu :
  • Metode two class atributse plans untuk kontaminan mikrobiologi yaitu bakteri pathogen yang menimbulkan bahaya langsung pada kesehatan dan tingkat keparahan tinggi. Jumlah contoh yang diambil (n) = 5, dengan contoh yang melebihi syarat mutu (c) = 0.
  • Metode three class attributes plans untuk kontaminan mikrobiologi, organoleptic dan kimia dengan resiko keparahan rendah ke sedang dan menimbulkan bahaya langsung/tidak langsung. Jumlah contoh yang diambil (n) = 5, dengan contoh yang melebihi syarat mutu (c) beragam tergantung dari jenis kontaminan (lihat tabel pada referensi).
  • Metode dari Commission Regulation (EC) No 333/2007 untuk pengambilan contoh logam berat. Jumlah incremental sample yang diambil (n) = 10, bisa diambil dari beberapa bagian/lokasi dengan merekam identitas contoh. Incremental sample digabungkan menjadi 1 agregat sample untuk diuji dan menghasilkan output 1 hasil uji.  Bobot agregat sampel tidak kurang dari 1 kg.
  • Commission Regulation (EC) No 2073/2005 untuk pengambilan contoh histamine pada produk perikanan. Jumlah contoh yang diambil (n) = 9, dengan contoh yang melebihi syarat mutu (c) = 2.
  • Contoh diambil sebanyak 1 (satu) setiap tipe produk untuk parameter uji yang bertanda “bila diperlukan”.
    1. Contoh yang diambil pada satu pengambilan contoh dengan berat kemasan terkecil adalah 100gr sesuai kebutuhan uji contoh.
    2. Penanganan contoh selama transportasi dilakukan sesuai dengan karakteristiknya.
    3. Contoh diuji sesuai SNI produk contoh tersebut.
    4. Apabila klien telah mengujikan produk sebelumnya maka akan dilakukan pengkajian terhadap bukti kesesuaian hasil uji tersebut. Pengujian produk wajib dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup terkait atau laboratorium yang diakreditasi oleh badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN (tipe skema 2). Bukti kesesuaian yang disampaikan dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh sesuai ketentuan LS Pro UPT PMP2KP Surabaya dan ruang lingkup akreditasi laboratorium penguji serta metode uji yang digunakan. UPT PMP2KP Surabaya dapat meminta sampel produk untuk dilakukan pengujian terhadap SNI dan regulasi terkait untuk verifikasi kesesuaian terhadap persyaratan.
    5. Pengujian sampel dilakukan di laboratorium yang ditunjuk UPT PMP2KP Surabaya (Lampiran A) atau dilaboratorium yang telah diakreditasi untuk parameter uji sesuai dengan persyaratan SNI produk terkait. Apabila pengujian dilakukan pada laboratorium selain yang ditunjuk UPT PMP2KP Surabaya maka harus disertai dengan sertifikat akreditasi dan lampiran ruang lingkup dari laboratorium yang bersangkutan. Pengujian di luar negeri harus dilakukan di Laboratorium yang terakreditasi oleh badan akreditasi yang telah memiliki perjanjian MRA dengan ILAC (tipe skema 2).
    6. Hasil pengujian mutu yang memenuhi syarat mutu SNI produk terkait serta dilakukan sesuai klausul 10 dan 11 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan ke belakang dapat diadopsi sebagai data pengujian mutu Sertifikasi produk pada evaluasi awal (permohonan baru SPPT SNI).
    7. Hasil pengujian mutu yang memenuhi syarat mutu SNI produk terkait serta dilakukan sesuai klausul 10 dan 11 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke belakang dapat diadopsi sebagai data pengujian mutu Sertifikasi produk pada evaluasi Survailen.
    8. Pengujian sampel setidaknya mencakup (khusus untuk Tuna dalam Kemasan Kaleng dan Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng) :
Parameter Uji Sampel yang diuji
Sensori Setiap variasi media dan ukuran
Histamin Setiap variasi media
Logam berat Setiap variasi media
Filth Setiap variasi media dan ukuran
Bobot tuntas Setiap variasi media dan ukuran

 

  1. Matriks Pengambilan Sampel dan Pengujian Sertifikasi Awal/ Re-Sertifikasi
Tipe Evaluasi SERTIFIKASI AWAL
Pengujian Jumlah lot
Sampling parameter uji
Evaluasi dengan pemeriksaan proses produksi Sampling dilakukan

bersamaan dengan

evaluasi proses produksi

Sesuai syarat mutu masing-masing produk 1 lot (3 paket

sampel: 1 untuk diuji, 1 arsip LSPro, 1 arsip klien)

 

  1. Apabila hasil pengujian mutu tidak memenuhi syarat mutu, maka LS Pro akan melakukan uji ulang pada arsip sampel yang ada di LS Pro. Apabila uji ulang pada arsip sampel di LS Pro tidak memenuhi syarat mutu maka akan dilakukan uji ulang ke dua pada arsip sampel yang ada di klien. Apabila uji ulang kedua tidak memenuhi syarat mutu maka proses sertifikasi tidak dapat dilanjutkan.

 

4.3 Tindakan Perbaikan

  1. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada saat evaluasi proses produksi untuk sertifikasi awal dan surveilan, maka klien diberikan waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal evaluasi proses produksi untuk melakukan tindakan perbaikan.
  2. Apabila dalam waktu tiga bulan klien belum menyelesaikan tindakan perbaikan, maka klien dapat meminta perpanjangan waktu penyelesaian tertulis kepada LSPro UPT PMP2KP Surabaya dan kepada klien tersebut diberikan tambahan waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
  3. Apabila klien tidak menyampaikan tindakan perbaikan hingga batas waktu yang telah ditetapkan, maka proses sertifikasi dihentikan.

 

5. PENGKAJIAN TIM PENINJAU DAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI

Pengkajian tim peninjau meliputi :

  1. Tinjauan rangkaian proses sertifikasi yang terdiri dari :
    • Evaluasi permohonan sertifikasi.
    • Evaluasi awal terhadap produk.
    • Pemeriksaan pabrik dan proses produksi.
    • Tindak lanjut klien terhadap ketidaksesuaian.
    • Hasil pengujian produk.
    • Khusus tipe skema 2, Pengakuan terhadap sertifikat kesesuaian sistem manajemen keamanan pangan, dan atau system manajemen mutu yang telah diterbitkan oleh Lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yang memiliki MRA dgn IAF.
  2. Tinjauan hasil evaluasi dilaksanakan oleh Tim peninjau yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi, sekurang kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang.
  3. Tinjauan dilaksanakan berdasarkan dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Evaluator dan Laporan Hasil Uji (LHU) dari Laboratorium Penguji.
  4. LHE dan LHU yang telah memenuhi syarat sebagai dasar keputusan penerbitan sertifikat pemberian tanda SNI pada produk sesuai ruang lingkup.
  5. Tim Peninjau memutuskan hasil sertifikasi.
  6. Hasil yang memenuhi syarat dapat diterbitkan sertifikat pemberian tanda SNI. Hasil tidak memenuhi syarat diterbitkan surat keterangan sertifikasi tidak dapat dilayani.

 

6. PENGESAHAN DAN PENERBITAN SERTIFIKAT

  • UPT PMP2KP Surabaya memberikan pernyataan kesesuaian berupa sertifikat SPPT SNI yang disahkan oleh Kepala UPT PMP2KP Surabaya.
  • Apabila Kepala UPT PMP2KP Surabaya berhalangan, maka sertifikat SPPT SNI yang disahkan oleh Kepala Seksi Pengembangan Produk.
  • UPT PMP2KP Surabaya menyerahkan perjanjian lisensi kepada klien untuk ditandatangani. Apabila perjanjian lisensi telah ditandatangani dan diterima oleh LSPro, maka LSPro menyerahkan sertifikat SPPT SNI kepada klien
  • Sertifikat berlaku selama tiga tahun sejak tanggal terbit. Selama masa berlakunya sertifikat harus dilakukan Surveilan evaluasi proses produksi minimal satu kali dan pengujian produk minimal 2 kali.

 

7. SURVAILEN

a. UPT PMP2KP Surabaya akan melakukan survailen terhadap klien yang telah diberikan sertifikat untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah diberikannya sertifikat SNI telah memenuhi persyaratan.

b. Kegiatan Surveilan yang dipilih sesuai dengan sifat produk dan konsekuensi serta kemungkinan produk yang tidak memenuhi persyaratan. Apabila ketidaksesuaian signifikan terhadap produk, proses produksi atau sistem menajemen telah ditemukan, maka Surveilan dapat dilakukan lebih sering sampai tingkat kepercayaan pemenuhannya dicapai.

c. Frekuensi survailen yang akan dilakukan sesuai dengan tipe skema. Tipe skema 3 (tiga) dilakukan survailen setiap 6 bulan sekali, skema 2 (dua) dan 5 (lima) dilakukan survailen setiap 12 bulan sekali.

d. Kegiatan survailen mencakup semua unit di mana produksi dilakukan yang mencakup satu atau lebih dari hal berikut :

  1. Inspeksi sampel produk yang diambil baik di dalam proses produksi atau dari pasar.
  2. Pengujian sampel produk diambil baik dari tempat produksi atau dari pasar atau dari keduanya. Jika tidak dilakukan pemeriksaan proses produksi di lapangan, maka pengambilan contoh dilakukan sebelum didistribusikan.  Jika hasil pengujian mengindikasikan ketidaksesuaian maka sertifikat dibekukan/ditarik dalam hal ini pelaku usaha tidak boleh mendistribusikan produk dan jika perlu melakukan recall.
  3. Evaluasi dalam rangka surveilan dapat dilakukan dengan mengkaji bukti kesesuaian yang disampaikan oleh klien tersertifikasi dari laboratorium yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup yang terkait laboratorium yang diakreditasi oleh badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN (tipe skema 2). Bukti kesesuaian yang disampaikan dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh sesuai dengan referensi pengambilan contoh yang diacu oleh UPT PMP2KP Surabaya berikut sertifikat akreditasi dan ruang lingkup akreditasi laboratorium penguji, dan metode uji yang digunakan.
  4. Evaluasi terhadap proses produksi dan atau sistem manajemen termasuk pemeriksaan rekaman mutu klien yang berkaitan dengan proses produksi, mencakup:
  • Kesesuaian penerapan GMP/SSOP.
  • Pemeriksaan terhadap titik kritis proses produksi yang mempengaruhi kesesuaian produk terhadap persyaratan.
  • Prosedur proses produksi termasuk pengendalian mutu (penerimaan bahan baku, penggunaan bahan tambahan pangan yang dilarang, pengujian rutin (produk dan air proses pengolahan) dan verifikasi, peralatan uji dan produksi, pengemasan, penyimpanan dan distribusi), sumber daya produksi (tanggung jawab personel dan sumberdaya), dan kompetensi personel yang mempengaruhi kesesuaian produk.
  • Pengendalian dokumen dan rekaman terkait proses produksi dan kesesuaian produk.
  • Sertifikat sistem menajemen yang diperoleh dan laporan audit sistem manajemen.
  • Audit internal dan kaji ulang manajemen.
  • Prosedur dan rekaman terkait produk yang tidak sesuai, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan.Identifikasi, penandaan dan atau pemasaran produk yang memenuhi persyaratan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dan perjanjian lisensi.
  1. Pengambilan contoh dan pengujian pada saat surveilan dilakukan pada 1 lot contoh yang terdiri dari 3 paket : 1 untuk diuji, 1 arsip LSPRo dan 1 arsip klien.
  2. Khusus tipe skema 2, Evaluasi terhadap hasil sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan dan atau sistem manajemen mutu yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi asing yang memiliki MRA dengan KAN— tanpa melakukan pemeriksaan di lapangan.
  3. Klien diberitahu tentang hasil survailen. Jika dalam survailen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi yang tidak dapat langsung dapat diperbaiki oleh klien, UPT PMP2KP Surabaya akan mempertimbangkan tindakan yang akan diambil.
  4. Klien menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan terhadap persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. Klien menyediakan rekaman berdasarkan permintaan UPT PMP2KP Surabaya. Jika produk yang tidak sesuai telah dikeluarkan ke pasar, klien menginformasikan ke UPT PMP2KP Surabaya sehingga dapat menyetujui tindakan yang akan diambil.
  5. Waktu penyelesaian ketidaksesuaian surveilan adalah tiga bulan sejak tanggal evaluasi proses produksi untuk melakukan tindakan perbaikan.
  6. Keputusan hasil surveilan diinformasikan ke klien.

 

LISENSI PENGGUNAAN SERTIFIKAT

A. Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian dikendalikan melalui lisensi yang dikeluarkan oleh UPT PMP2KP Surabaya untuk setiap organisasi yang menggunakan tanda atau dalam kaitannya terhadap produk yang telah disertifikasi. Organisasi yang memegang lisensi (penerima lisensi) bisa jadi berbeda dengan klien yang mendapatkan sertifikat. Kondisi ini dapat terjadi jika :

  1. Klien mengalihdayakan pemanufaktur dari produk, termasuk penempatan tanda kesesuaian pada produk, kepada organisasi lain – pemanufaktur mungkin diperlukan sebagai penerima lisensi.
  2. Pelanggan dari klien menempelkan label sendiri, termasuk tanda kesesuaian pada produk dengan persetujuan klien – pelanggan mungkin diperlukan sebagai penerima lisensi.
  3. Kasus – kasus lainnya. Dalam semua kasus, klien memastikan bahwa LSPro memiliki akses terhadap lokasi penerima lisensi untuk tujuan evaluasi proses produksi dan atau audit sistem manajemen, pada permohonan awal dan saat Surveilan.

 

B. Tanda kesesuaian

Sesuai dengan ISO/IEC Guide 23 dan ISO/IEC 17030, sertifikat dan tanda kesesuaian memiliki kekhasan :

  1. Memiliki hak milik dengan perlindungan hukum terkait komposisi dan control terhadap penggunaan.
  2. Terkodifikasi atau dengan kata lain didesain untuk membantu pendeteksian dari pemalsuan dan bentuk lain penyalahgunaan dan
  3. Tanda kesesuaian secara langsung diletakkan pada setiap individu produk kecuali ukuran dari unit atau tipe prodok tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam kasus seperti ini, tanda bisa diletakkan pada kemasan terkecil unit tersebut dipasarkan.

 

C. Penandaan pada kemasan

Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai dengan ketentuan dan tata cara penggunaan tanda kesesuaian. Keterangan lain terkait pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran tanda SNI sesuai ketentuan sebagai berikut:

SNI

Keterangan:         y =11x r

= 0,5x

 

D. Penggunaan Label lain

Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan penggunaan label lain yang diasosiasikan dengan sertifikat atau tanda kesesuaian, seperti :

  1. Penggunaan nama atau logo lembaga sertifikasi dimana tidak bisa ditentukan dari sertifkat dan tanda kesesuaian yang digunakan.
  2. Nama kelompok produk yang bisa terlihat cukup jelas.
  3. Identifikasi dari standar yang digunakan termasuk tanggal publikasinya
  4. Sertifikat dan label yang digunakan sesuai dengan skema sertifikasi produk.

 

E. Penyalahgunaan Tanda

  1. UPT PMP2KP Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan, atau dapat menyesatkan.
  2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, catalog, dan lain-lain akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tersebut.
  3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh klien, tindakan korektif harus diambil.
  4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh UPT PMP2KP Surabaya.

 

PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN LISENSI/SERTIFIKAT

A. Pembekuan Lisensi

Lisensi untuk produk tertentu dapat dibekukan dalam jangka waktu tertentu dalam kasus  berikut :

  1. Jika pada saat survailen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan dan UPI memperbaiki ketidaksesuaian sesuai dengan waktu yang sepakati maka pencabutan tidak diperlukan.
  2. Jika kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda (misalnya publikasi atau iklan menyesatkan) dan penyelesaian dengan cara penarikan tidak sesuai dan tindakan koreksi yang dilakukan tidak tepat.
  3. Jika terjadi kesalahan lain dari skema sertifikasi produk atau prosedur lembaga sertifikasi.
  4. Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang lisensinya dalam status dibekukan.
  5. Lisensi juga dapat dibekukan setelah ada perjanjian antara UPT PMP2KP Surabaya dan pemegang lisensi untuk waktu terbatas dimana tidak ada produksi atau untuk alasan lain.
  6. Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh UPT PMP2KP Surabaya dengan surat tercatat atau dengan cara setara.
  7. Lisensi dapat memberikan kesempatan banding dan UPT PMP2KP Surabaya mempertimbangkan menerima banding atau tidak tergantung pada sifat kasusnya dan dapat memutuskan untuk tetap membekukan lisensi.
  8. UPT PMP2KP Surabaya akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.
  9. Pada akhir periode pembekuan, UPT PMP2KP Surabaya akan menyelidiki apakah pemenuhan persyaratan lisensime telah terpenuhi.
  10. Pada pemenuhan persyaratan ini, pembekuan akan dicabut dengan memberitahukan kepada penerima lisensi.

B. Pencabutan Lisensi

Dalam kasus pembekuan lisensi, lisensi dapat dicabut bila :

  • Hasil survailen menunjukkan bahwa ketidaksesuaian bersifat serius.
  • Penerima lisensi tidak menyelesaikan kewajiban keuangan.
  • Ada pelanggaran lain dari perjanjian lisensi.
  • Dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan yang diambil oleh penerima lisensi tidak
  • Dalam kasus di atas, UPT PMP2KP Surabaya memiliki hak untuk mencabut lisensi dengan member informasi secara tertulis kepada UPI.
  • Dalam pencabutan lisensi UPI dapat diberi kesempatan banding dan UPT PMP2KP Surabaya dalam mempertimbangkan banding mungkin dapat atau mungkin tidak mencabut lisensi tergantung pada sifat kasusnya.
  • Sebelum pencabutan lisensi diputuskan, UPT PMP2KP akan mempertimbangkan konsekuensi kaitannya dengan produk yang bersertifikat di bawah lisensi tersebut, apakah tanda kesesuaian perlu dihapus dari semua produk dalam stok atau tidak, jika memungkinkan juga untuk produk yang sudah di pasar atau apakah mungkin harus menarik produk dari pasar dalam waktu singkat.
  • Lembaga sertifikasi akan memutuskan bila tindakan lain diperlukan, termasuk jika perlu dalam kasus yang bersifat serius, untuk menginformasikan kepada masyarakat oleh pelanggan yang bersangkutan atau oleh UPT PMP2KP Surabaya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak.
  • Lisensi juga dapat dicabut dalam kasus berikut :
  • Jika penerima lisensi tidak ingin meneruskan lisensi.
  • Jika standar atau aturan telah berubah dan penerima lisensi tidak ingin atau tidak dapat memastikan kesesuaian produk dengan persyaratan baru.
  • Jika produk tidak lagi dibuat atau lisensi tidak diperlukan dalam bisnis.
  • Atas dasar ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.

C. Penyalahgunaan Tanda

  1. UPT PMP2KP Surabaya akan mengambil tindakan jika ditemukan adanya penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian tidak benar dalam penggunaan atau dapat menyesatkan.
  2. Referensi yang salah dalam skema sertifikasi atau ditemukan penggunaan sertifikat atau tanda yang menyesatkan dalam iklan, katalog dan lain-lain akan ditangani dengan tindakan yang sesuai, yang mungkin termasuk tindakan hukum atau tindakan koreksi atau publikasi pelanggaran tertentu.
  3. Dalam kasus penyalahgunaan sertifikat atau tanda kesesuaian oleh pelanggan, tindakan korektif harus diambil.
  4. Penarikan lisensi karena penyalahgunaan tanda sertifikasi dapat dipublikasikan oleh UPT PMP2KP Surabaya.

 

PERPANJANGAN SERTIFIKAT (RE-SERTIFIKASI)

  1. Pemegang sertifikat yang masa berlaku sertifikatnya habis dapat memperpanjang sertifikatnya dan LSPro akan melakukan evaluasi kembali.
  2. LPSro memberitahukan kepada pemohon untuk perpanjangan sertifikasi enam bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat.
  3. Klien harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan formulir aplikasi selambat-lambatnya lima bulan sebelum tanggal berakhir sertifikat.
  4. LSPro akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan sertifikasi awal.

 

PERLUASAN SERTIFIKAT (PENAMBAHAN RUANG LINGKUP)

  1. Klien yang sudah mendapatkan sertifikat dapat memperluas ruang lingkup sertifikat produk perikanan.
  2. Klien yang sudah mendapatkan sertifikat harus mengajukan permohonan secara tertulis sesuai dengan formulir aplikasi baik untuk perluasan lingkup sertifikasi untuk varian produk tambahan atau model produk, dengan persyaratan tertentu yang sama dengan produk yang telah disertifikasi, atau perluasan sertifikasi varian produk lain, dengan persyaratan yang berbeda.
  3. Apabila perluasan sertifikasi produk dengan persyaratan yang sama, UPT PMP2KP Surabaya dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi atau sistem manajemen tetapi memerlukan sampel produk hasil modifikasi untuk dilakukan pengujian tambahan.
  4. Apabila hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan, maka penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan dengan perjanjian lisensi.
  5. Apabila klien mengajukan tambahan sertifikasi jenis produk lain, dengan persyaratan yang berbeda, maka diperlukan penilaian tambahan dengan melakukan pengujian produk dan evaluasi proses produksi bersamaan dengan proses surveilan/re-sertifikasi.
  6. UPT PMP2KP Surabaya akan menerbitkan sertifikat yang baru berdasarkan hasil keputusan sertifikasi.

 

PENGURANGAN RUANG LINGKUP SERTIFIKAT

  1. Pemegang sertifikat dapat melakukan pengurangan ruang lingkup sertifikat produk.
  2. Pemegang sertifikat harus mengajukan permohonan secara tertulis.
  3. UPT PMP2KP Surabaya akan melakukan verifikasi pengurangan ruang lingkup dengan Surveilan tidak terjadwal (bila diperlukan).
  4. LSPro-HP akan menerbitkan lampiran sertifikat dengan ruang lingkup yang baru.

 

PUBLIKASI OLEH PELANGGAN

  1. Klien memiliki hak untuk mempublikasikan

a. Produk yang telah disertifikasi.

b. Pelanggan telah memiliki otoritas untuk :

  • Menggunakan sertifikat kesesuaian yang valid
  • Mencantumkan tanda kesesuaian untuk produk berlisensi.
  1. Dalam setiap kasus, pelanggan harus menjaga publikasi dan advertensi yang ada tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.
  2. Klien tidak membuat fungsi atau membuat pernyataan atau sejenisnya dalam informasi yang dapat menyebabkan pengguna percaya bahwa persyaratan produk yang tidak disertifikasi seolah-olah telah disertifikasi.
  3. Khusus untuk informasi tentang penggunaan / penyimpanan produk dalam kondisi tertentu pelanggan harus minta persetujuan kepada UPT PMP2KP Surabaya.

 

PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

  1. Perubahan persyaratan produk

a. Bila standar atau dokumen normative lain yang merupakan bagian dari persyaratan sertifikasi berubah, UPT PMP2KP Surabaya mengharuskan pelanggan menyesuaikan dengan persyaratan baru tersebut dan akan diberi informasi tentang tanggal perubahan persyaratan produk yang baru serta tanggal efektif yang mencerminkan masa transisi.

b. Tanggal efektif kadaluarsa dokumen normative atau standar atau lainnya tersebut dikomunikasikan oleh UPT PMP2KP Surabaya untuk semua pelanggan yang memungkinkan mereka punya waktu yang cukup untuk mengambil tindakan yang tepat.

c. Bila organisasi pembuat standar atau yang bertanggung jawab untuk dokumen normatif atau dokumen lainnya menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas dokumen kecuali dinyatakan lain oleh hukum.

d. UPT PMP2KP Surabaya juga menetapkan tanggal efektif meliputi :

  1. Pemenuhan terhadap peraturan atau kewajiban sesuai kontrak
  2. Pentingnya pemenuhan persyaratan kesehatan, keselamatan, atau lingkungan yang telah direvisi.

e. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk penyesuaian dan produksi produk untuk dapat memenuhi persyaratan yang direvisi

f. Untuk produk yang telah diproduksi, dapat diproses untuk memenuhi persyaratan yang telah direvisi atau terpaksa tidak digunakan untuk konsumsi manusia setelah mendapat ketetapan dari UPT PMP2KP Surabaya.

g. UPT PMP2KP Surabaya akan menghindari keuntungan komersial yang diberikan kepada produsen atau pembuat desain produk tertentu.

h. Apabila ada kendala operasional UPT PMP2KP Surabaya akan diinformasikan lebih lanjut.

 

  1. Perubahan persyaratan skema
  • Bila ada perubahan persyaratan skema oleh UPT PMP2KP Surabaya, UPT PMP2KP Surabaya akan menginformasikan kepada UPI. Perubahan tersebut dapat berupa prosedur pengujian dan penilaian yang tidak ada dalam standar atau dokumen normative lainnya yang digunakan untuk menetapkan persyaratan produk.
  • Kriteria dan prosedur penilaian proses produksi.
  • Ketentuan lisensi tanda sertifikasi.
  • Persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga penilaian kesesuaian lain yang terkait, misalnya Laboratorium.

 

  1. Perubahan oleh pelanggan
  • Pelanggan harus menginformasikan ke UPT PMP2KP Surabaya tentang adanya modifikasi produk, proses produksi yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
  • UPT PMP2KP Surabaya akan menentukan apakah perubahan / modifikasi membutuhkan pengujian awal dan penilaian proses atau penilaian lebih lanjut. Dalam kasus tersebut, UPI tidak diizinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai UPT PMP2KP Surabaya menyatakan kesesuaiannya kepada UPI.
  • Apabila UPI ingin memperluas lingkup sertifikasinya untuk jenis produk tambahan atau model produk dengan persyaratan tertentu. Dalam kasus tersebut, UPT PMP2KP Surabaya dapat memutuskan untuk tidak melakukan penilaian tambahan terhadap proses produksi tetapi memerlukan contoh produk modifikasi untuk dilakukan pengujian dan produk tambahan untuk menentukan bahwa produk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  • Penambahan ruang lingkup sertifikasi dapat diberikan apabila hasil pengujian memenuhi persyaratan standar dan dinyatakan dengan perjanjian lisensi yang baru.
  • UPI dapat menambahkan sertifikat untuk jenis produk lain atau mengajukan permohonan perluasan sertifikasi dimana penilaian dilakukan terhadap tambahan/perluasan jenis produk dimaksud.

 

KERAHASIAAN

UPT PMP2KP Surabaya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kerahasian informasi dikelola oleh semua personil UPT PMP2KP Surabaya dan personil Komite Ketidakberpihakan. Kerahasiaan ini berlaku juga untuk informasi yang diperoleh pada tahap aplikasi.

 

PERTANGGUNG GUGATAN

Semua permasalahan yang terkait dengan pertanggunggugatan produk diselesaikan berdasarkan hukum yang ada dalam Peraturan Tata Usaha Negara.

 

PENGADUAN, KELUHAN DAN BANDING

  1. UPI memiliki hak untuk melakukan pengaduan dan keluhan kepada UPT PMP2KP Surabaya tentang aspek layanan yang diberikan dan mengajukan Banding untuk keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan dan mengakhiri sertifikasi.
  2. Pengaduan dan keluhan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan sistem mutu evaluasi baik yang bersifat teknis, administrasi maupun manajemen.
  3. Klien atau pihak manapun yang ingin menyampaikan pengaduan dan keluhan disampaikan secara tertulis dengan mengisi form pengaduan dan keluhan yang ada Ruang Tata Usaha dan dimasukkan pada kotak pengaduan dan keluhan. Kotak Pengaduan dibuka setiap hari dan di tempatkan di ruang pelayanan.
  4. Pengaduan dan keluhan klien dapat pula disampaikan melalui aplikasi lek juki, telepon, email dan surat resmi.
  5. Pengaduan dan keluhan terhadap pelaksanaan Evaluasi penerapan SNI dapat disampaikan melalui lembar umpan balik.
  6. Banding meliputi keputusan pemberian, pemeliharaan, perluasan, pembekuan, pencabutan dan mengakhiri sertifikasi.
  7. Klien yang mengajukan banding atas keputusan sertifikasi disampaikan dalam surat resmi.
  8. Kepala UPT PMP2KP Surabaya menelusuri penyebab dan akar masalah terjadinya pengaduan, keluhan dan banding.
  9. Kepala UPT PMP2KP Surabaya memerintahkan kepada seksi terkait dengan substansi pengaduan dan keluhan untuk mengkaji dan segera merencanakan respon/perbaikan terhadap unsur-unsur pengaduan, keluhan dan banding.
  10. Seksi terkait mengumpulkan dan memverifikasi seluruh informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengaduan, keluhan dan banding.
  11. Keputusan menyelesaikan pengaduan, keluhan dan banding dilakukan dan ditinjau oleh personil yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi sertifikasi yang terkait dengan pengaduan, keluhan dan banding tersebut.
  12. Apabila proses penyelesaian mengalami hambatan maka pihak LS Pro UPT. PMP2KP Surabaya dapat menggunakan pihak ketiga (Komite Ketidakberpihakan) untuk membantu menyelesaikan pengaduan, keluhan dan Banding.
  13. Kepala UPT PMP2KP Surabaya menugaskan personel yang tidak pernah memberikan konsultasi kepada UPI untuk meninjau pengaduan, keluhan dan banding klien dalam waktu satu tahun setelah akhir konsultasi atau pekerjaan.
  14. UPT PMP2KP Surabaya menyampaikan secara formal terkait hasil dan akhir proses pengaduan, keluhan dan banding kepada pihak yang menyampaikan pengaduan, keluhan dan banding.
  15. UPT PMP2KP Surabaya mengambil tindakan selanjutnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan, keluhan dan banding.

 

BIAYA SERTIFIKASI

  1. Biaya sertifikasi yang dibayarkan oleh klien dihitung berdasarkan besarnya biaya yang diperlukan untuk pengujian parameter yang diperiksa, biaya perjalanan (PP) dan akomodasi dari UPT PMP2KP Surabaya ke lokasi evaluasi (klien).
  2. Biaya tersebut diinformasikan bersama dengan perjanjian sertifikasi dan dibayarkan setelah perjanjian ditandatangani.
  3. Biaya sertifikasi dapat dibayarkan langsung ke Bendahara penerimaan UPT. PMP2KP Surabaya.

 

PERUBAHAN SKEMA

Skema sertifikasi ini dapat berubah sewaktu waktu sesuai dengan perkembangan sistem sertifikasi, teknologi, standard dan regulasi. Bila terjadi perubahan skema sertifikasi, UPT PMP2KP Surabaya akan menginformasikan kepada pelanggan yang telah disertifikasi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here