Bimtek Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Blitar

0
113
Bimtek Pemanfaatan SDKP

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal harus tetap mengikuti koridor atau dasar hukum yang berlaku, misalnya penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan atau potas sangat tidak dianjurkan. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merusak terumbu karang. Dasar hukum berupa Perundangan atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan perlu disosialisasikan kepada masyarakat perikanan tangkap. Sebagai contoh, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan sudah diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Di lapangan masih terdapat aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum memenuhi kebijakan tersebut. Dengan sosialisasi atau pembinaan dari pemerintah diharapkan potensi “gesekan” antar pelaku usaha yang bersentuhan langsung dengan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dapat diantisipasi.

UPT. Pelatihan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT. PTPSKP – Probolinggo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Desa Sumbersih, Kec. Panggungrejo, Kabupaten Blitar pada 12 Juli 2018. Narasumber yang terlibat berasal dari UPT. PTPSKP Probolinggo, Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP) Satwas Malang dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Sedangkan peserta sejumlah 40 orang berasal dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kabupaten Blitar.

Materi Peran Pokmaswas Dalam Mendukung Kegiatan Pengawasan
Materi Peran Pokmaswas Dalam Mendukung Kegiatan Pengawasan

Kepala Seksi Pelatihan Teknis Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Dyah Fitri Hariani, S.Pi memberikan materi Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang menitik beratkan pada kebijakan penggunaan alat tangkap, “Modifikasi alat tangkap yang ditandai dengan memperkecil ukuran mata jaring dapat mengganggu siklus hidup biota laut, hal tersebut akan meningkatkan hasil tangkapan namun itu hanya bersifat sementara. Jika dibandingkan dengan dahulu, jarak yang ditempuh menuju fishing ground (lokasi penangkapan ikan) sekarang semakin jauh dengan daratan.” ujar beliau. Narasumber lain yang berasal dari PSDKP – KKP yakni Syamsul Rizal, S.Pi memberikan materi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yakni Ir. Restu Palupi selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap memberikan materi Peran Serta Pokmaswas Dalam Mendukung Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Materi Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Materi Kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Mengingat adanya kemungkinan perubahan dan pembaharuan peraturan menteri dan dasar hukum terkait kebijakan pemafaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia, kegiatan bimbingan teknis ini dapat diberikan secara berkesinambungan pada kota/kabupaten berpesisir di Jawa Timur. (UPT PTPSKP Probolinggo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here