Kenali Fintech (Financial Technology) supaya Peminjaman dan Pendanaan Aman bagi Usaha Perikanan

0
115

Dalam era yang telah memasuki digitalisasi, semua akses yang melibatkan kegiatan keseharian seperti transaksi dapat dilakukan dengan lebih praktis. Termasuk salah satunya adalah pendanaan dan peminjaman uang.  Dulu kita mengetahui melalui bank yang hanya bisa untuk menyimpan uang tanpa ada tambahan dalam nilai kecuali melalui bunga deposit. Saat ini teknologi yang memudahkan dalam berinvestasi maupun peminjaman uang adalah fintech.

Dikutip dari laman ojk.go.id mendefinisikan fintech sebagai sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending(Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Informasi mengenai legalitas fintech perlu diketahui dan waspada sebelum memanfaatkannya. Fintech yang legal terdaftar dan berizin dalam AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Fintech terdaftar di OJK yaitu terdapat 144 total jumlah fintech yang terdaftar per 30 Oktober 2019 yang dapat diakses melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-Oktober-2019.aspx dan terdapat 297 fintech peer to peer lending yang tidak terdaftar maupun tidak berizin dalam OJK  yang dapat diakses pada link ini https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Buka-Warung-Waspada-Investasi/Lampiran%20II%20Fintech%20Ilegal%20SP%2031%20Oktober%202019.pdf#search=daftar%20fintech.

Ketentuan peraturan mengenai lending diatur dalam POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan satu peraturan, yaitu POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini merupakan panduan pelaksanaan bisnis fintech P2P atau peer to peer lending. Pemerintah mengatur kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan dan tata kelola sistem teknologi informasi terkait dengan fintech P2P. Peraturan ini berlaku untuk menjaga konsumen dan institusi keuangan. POJK berharap pemegang saham, termasuk pemerintah dan pihak yang terkait lainnya dapat menciptakan lingkungan fintech yang kondusif. Sementara itu dikutip dari laman cekindo, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan No.18/40/PBI/2016 terhadap munculya proses transaksi pembayaran. Peraturan ini mengatur pembayaran transaksi e-commerce sehingga menjadi lebih aman dan efisien. Peraturan ini juga mengatur, memberikan izin, dan mensupervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh principal, provider, pengakusisi, clearing house, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana.

Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here