Menata Pesisir dan Laut Jawa Timur

1
1253

Pesisir dan laut merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar hingga akan sulit jika dihitung dan diuraikan satu persatu. Misalnya potensi perikanan, energi dan mineral, jalur transportasi barang dan jasa, keindahan alam bawah air dan pantai dan sebagainya. Potensi yang sangat besar tersebut menjadi alasan bagi banyak kepentingan untuk memanfaatkannya. Jika tidak diatur dengan baik akan terjadi carut marut pemanfaatan di wilayah tersebut. Atas dasar inilah Undang Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 mengamanatkan  untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 27 Tahun 2007 tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 97 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K) dan Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Akan tetapi, pasca berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 perlu direvisi, mengingat pengelolaan laut dari garis pantai hingga 4 mil laut yang awalnya perupakan kewenangan Kabupaten dan Kota dialihkan kepada Provinsi. Revisi Perda tersebut juga didorong oleh Rencana Aksi KPK dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam revisi ini, RZWP3K kabupaten dan kota akan digabungkan kedalam RZWP3K Provinsi sebagai Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZBWP3K) Provinsi Jawa Timur. Peta RZWP3K Provinsi bersekala 1:250000, sedangkan RZBWP3K berskala 1:50000.

Beberapa langkah dilakukan oleh tim dalam melakukan revisi perda ini yaitu: (1) melakukan peninjauan kembali terhadap dokumen teknis RZWP3K kabupaten dan kota yang sudah tersusun. Langkah ini dilaksanakan terhadap 16 kabupaten dan kota. Sebanyak 13 kabupaten dan kota dianggarkan pada tahun 2015, dan sisanya 3 kabupaten dan kota dianggarkan Tahun 2016; (2) setelah peninjauan kembali dokumen teknis 16 kabupaten dan kota dilakukan, langka selanjutnya adalah melakukan revisi terhadap dokumen-dokumen tersebut jika terdapat ketidak-sesuaian dengan peraturan perundangan dan pedoman teknis penyusunan RZWP3K yang baru; (3) menyusun dokumen teknis RZBWP3K kabupaten dan kota yang belum memilikinya. Penyusunan ini dilaksanakan di 6 kabupaten dan kota; (4) melakukan pemaduserasian seluruh dokumen teknis RZBWP3K kabupaten dan kota; (5) merevisi materi teknis perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012 dan menyusun rumusan Ranperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012; dan (6) pembahasan dan penetapan Ranperda tentang Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012. Seluruh proses ini ditargetkan selesai di akhir Tahun 2016 sebagaimana table berikut.

Road Map Revisi Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012
Road Map Revisi Perda Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2012

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here