Pertemuan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Di Provinsi Jawa Timur

Didalam Undang-Undang Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pada Pasal 73 ayat (5) disebutkan bahwa Menteri dapat membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di tingkat pusat, yang kemudian di Jawa Timur ditindak lanjuti dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/338/KPTS/013/2010 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Timur.  Forum koordinasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar komunikasi serta tukar menukar data, informasi dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisieansi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan secara terpadu, yang dimaksudkan dalam rangka optimalisasi penanganan dan keberhasilan proses hukum perkara dibidang perikanan  melalui wadah kerja sama antar aparat  penegak hukum (penyidik, penuntut umum, dan hakim).

Dengan terbentuknya forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di provinsi Jawa Timur dengan tugas yaitu :

  1. Mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan;
  2. Mengidentifikasikan jenis, modus operandi, volume/frekuensi dan penyebaran praktek-praktek tindak pidana dibidang perikanan;
  3. Menetapkan jenis tindak pidana dibidang perikanan yang diprioritaskan untuk dip roses secara bertahap;
  4. Memberi penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dibidang perikanan;
  5. Melakukan identifikasi, pengukuran dan analisis signifikan tindak pidana dibidang perikanan secara periodik;
  6. Merancang bentuk-bentuk koordinasi kegiatan-kegiatan pemberantasan tindak pidana dibidang perikanan;
  7. Melakukan perumusan dan pemutakhiran strategi pemberantasan tindak pidana dibidang perikanan;
  8. Melakukan pemantauan dan penyajian laporan pelaksanaan pemberantasan tindak pidana dibidang perikanan;
  9. Melakukan pengkajian dan evaluasi efektifitas strategi tindak pidana dibidang perikanan secara berkelanjutan;
  10. Membentuk pembantu pelaksana sesuai kebutuhan;
  11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan dilaksanakan pada bulan April 2017 di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang dihadiri oleh anggota forum koordinasi penanganan penanganan tindak pidana perikanan (Biro Administrasi Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah Provinsi  Jawa Timur, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi  Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Lantamal V  Surabaya, Polairud Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kantor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur) Poskamladu Se Jawa Timur, Satwas PSDKP lingkup Jawa Timur, UPT Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Bidang Perikanan Tangap, Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan. Adapun Narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Kasubdit Harmonisasi dan Pemantauan Perizinan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kepala Stasiun PSDKP Benoa Bali.

Peserta pada kegiatan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Jawa Timur
Peserta pada kegiatan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Jawa Timur
Diskusi pada kegiatan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Jawa Timur
Diskusi pada kegiatan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan di Provinsi Jawa Timur

Dengan terselenggaranya pertemuan forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan ini di harapkan   dapat   menghasilkan rumusan yang tepat untuk menyampaikan gagasan, ide  dan memahami peran, tugas dan tanggungjawab dari masing-masing institusi  untuk saling berkontribusi dalam memberikan sumbangsih pemikiran agar penanganan tindak pidana perikanan di wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, sehingga tercipta pemanfaatan yang tertib dan lestari. (bidangkpp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here