Sosialisasi Penyadaran Hukum tentang Peraturan Perundang – undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Malang memiliki garis pantai sepanjang 115 km dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup beragam, namun masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar masyarakat masih belum benar – benar merasakan manfaat ekonomi yang diberikan oleh potensi sumber daya yang ada di kawasan pengelolaannya secara penuh. Disamping itu, kerusakan – kerusakan yang ditimbulkan oleh masyarakat luas juga mulai mengancam keberadaan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Pesisir Malang. Sehingga, diperlukan upaya – upaya untuk mencegah agar dampak dari kerusakan tersebut tidak semakin meluas.

Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, upaya pembinaan dan inventarisasi permasalahan di Pesisir Kabupaten Malang dirasa perlu untuk dilaksanakan agar para pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat mendapat wawasan akan dasar aturan pengelolaan kawasan dan juga mampu menyadari sumber masalah dan gambaran solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak kerusakan tersebut. Sehingga, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT P2SKP) Pondokdadap mengundang perwakilan kesebelas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di seluruh Pesisir Kabupaten Malang untuk menghadiri Sosialisasi Penyadaran Hukum tentang Peraturan Perundang – undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan pada bulan Mei 2017 bertempat di aula pertemuan UPT P2SKP, Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.

Sesi materi yang dipaparkan Kepala UPT P2SKP Pondokdadap
Sesi materi yang dipaparkan Kepala UPT P2SKP Pondokdadap

Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi dan membina POKMASWAS untuk mengetahui dasar – dasar hukum di dalam pengellaan sumber daya kelautan perikanan, sekaligus sebagai wadah silaturahmi antar POKMASWAS Pesisir Kabupaten Malang untuk berbagi pengalaman dan hambatan akan kegiatan pengawasan yang mereka laksanakan di masing – masing kawasan pengelolaan mereka. Dalam acara ini, disampaikan dua sesi materi dan satu sesi diskusi, yakni materi pertama mengenai “Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan” yang disampaian oleh kepala UPT P2SKP Pondokdadap dan materi kedua mengenai “Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Peraturan Bidang Perikanan Terkini” yang disampaikan dari Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Sedangkan sesi diskusi mengenai inventarisasi potensi, hambatan, dan permasalahan dipimpin oleh Ketua POKMASWAS Gatra Olah Alam Lestari (GOAL). Sosialisasi ini dimoderatori oleh Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan UPT P2SKP.

Sesi diskusi yang dipimpin oleh Ketua POKMASWAS Gatra Olah Alam Lestari (GOAL)
Sesi diskusi yang dipimpin oleh Ketua POKMASWAS Gatra Olah Alam Lestari (GOAL)

Hasil dari kegiatan yang diperoleh adalah bahwa para pelaku pengawasan (POKMASWAS) masih menghadapi beragam hambatan dan permasalahan baik secara intern maupun ekstern dari kelompok itu sendiri. Dari segi intern kebanyakan POKMASWAS masih belum menguasai metode pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada pada wilayahnya, sehingga pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Sementara dari segi ekstern, tumpang tindih kewenangan pengelolaan pesisir masih menjadi isu yang umum dialami oleh hampir semua kelompok yang ada di kawasan Pesisir Kabupaten Malang, sehingga masyarakat berharap akan kebijakan atau kesepakatan antar lembaga terkait agar pengelolaan yang dilakukan oleh pihak lembaga dan masyarakat tidak saling bertentangan dan merugikan salah satu pihak yang terlibat. (uptp2skppondokdadap)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here