Pertemuan Koordinasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Laut

0
227

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur bermaksud akan menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K). Untuk menindaklanjuti ditetapkan peraturan tersebut, maka Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Ruang Laut sebagai pertemuan awal guna membahas kerangka RPWP-3-K Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2020 bertempat di Ruang Rapat Arwana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Beberapa pihak yang hadir dalam acara ini antara lain Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, Kepala Seksi Zonasi Wilayah Barat Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai narasumber, Perangkat Daerah terkait, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan, akademisi, serta praktisi.

RPWP-3-K perlu disusun sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 pasal 12 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 pasal 52. RPWP-3-K berfungsi untuk mengatasi konflik dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; kerangka prosedur dan tanggung jawab bagi pengambilan keputusan; keterpaduan pengelolaan antarpemangku kepentingan; serta melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

RPWP-3-K merupakan pendetilan dari RZWP-3-K, sehingga penyusunan RPWP-3-K perlu direspon sebagai kebutuhan bukan keharusan selayaknya penyusunan RZWP-3-K. Aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terbitnya peraturan baru juga perlu diperhatikan dalam proses penyusunan RPWP-3-K, agar dokumen RPWP-3-K yang dihasilkan sejalan dengan peraturan lainnya. RPWP-3-K juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam pengelolaan ruang laut, sehingga perlu adanya updating permasalahan dan sinkronisasi dengan dinas teknis dan pemerintah kabupaten/kota agar berfungsi dengan baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here