WORKSHOP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2020 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR

0
305

Dalam rangka mempertajam pempertajam pemahaman dan meyamakan persepsi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM seiring dengan telah disusunnya Road MAP Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, maka dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Workshop pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020.

Kegiatan ini dilakasanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 9 s/d 11 Maret 2020 bertempat di Haris Hotel & Covention, Kota Malang. diikuti oleh peserta dari 38 Kab/Kota yang membidangi Perikanan se Jawa Timur, Sekretariat, Bidang, Cabang Dinas dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian dan Kelautan dan Perikanan RI Sundariyati S.Sos, MM ,Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Prov. Jawa Timur Drs. Muhibin, SH, M.Si, Ispektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subali,ST, M.AK dan dari Universitas Brawijaya Oscar Radyan Danar, S.APM.AP,Phd yang menyajikan materi tentang Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur saat membuka Workshop menjelaskan bahwa Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi Birokrasi mencakup pada 8 (delapan) area perubahan di antaranya Manajemen Perubahan, Tata laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan penguatan Organisasi, SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan dan Pelayanan Publik.

“Perjalanan panjang pemerintah dalam memperbaiki birokrasi dilakukan secara terus menerus dan besinambungan. Demikian hal nya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di awali melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).” Terangnya.

Pada kesempatan ini juga telah dilakukan pencanangan Unit Kerja Pelaksana Zona Intergritas adapun Unit Kerja yang diusulkan sebanyak 6 Unit Kerja yaitu Cabang Dinas Malang, Cabang Dinas Situbondo, Cabang Dinas Tuban Cabang Dinas Blitar UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan,UPT PM2KP Surabaya.

Selain itu diserahkan juga penghargaan SAKIP kepada Unit Kerja dengan berbagai katagori, untuk katagori A urutan terbaik diberikan kepada 3 (tiga) unit kerja yaitu, UPT PPP Muncar Banyuwangi, UPT PPP Bulu Tuban, UPT Kesehatan lingkungan Pasuruan.
Sedangkan katagori A lainnya diberikan kepada UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap , Cabang Dinas Tuban, Cabang Dinas Situbondo, UPT PPP Mayangan, Bidang Budidaya, UPT PMP2KP Surabaya, Cabang Dinas Blitar, Upt Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut dan Cabang Dinas Malang. Selanjutnya, sedangkan katagori B diberikan kepada UPT Pelabuhan Perikanan Puger, UPT PPP Pasongsongan, UPT PTKP3 Probolinggo ,UPT PM2KP Banyuwangi , Sekretariat dan UPT PPP Popoh.

Acara dilanjutkan Penandatanganan dan penyerahan secara simbolis perjanjian Kinerja eselon III kepada eselon II.Sekaligus penyerahan secara simbolis Perjanjian kinerja Eselon II dan kepada Biro Organisasi.( LP Sungram dan Anggaran).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here