UMKM KELAUTAN PERIKANAN TERDAMPAK COVID-19 BISA AJUKAN RESTRUKTURISASI, KUR: PEMBEBASAN BUNGA HINGGA 6 BULAN

0
229

Pandemi virus Corona 2019 atau COVID-19 berdampak pada perekonomian global termasuk UMKM. Status tanggap darurat yang diterapkan di beberapa wilayah menyebabkan sektor informal dan UMKM dapat diprediksi mengalami penurunan income. Pemerintah memberikan bantuan sosial sektor informal dan stimulus ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, UMKM untuk menjaga daya beli di tengah tekanan ekonomi akibat wabah COVID-19. Melalui Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, pemerintah membebaskan pembiayaan pembayaran bunga dan penundaan pokok angsuran KUR untuk usaha yang terkena dampak Covid-19, paling lama 6 (enam) bulan. Pembebasan pembayaran bunga dan penundaan pembayaran pokok KUR tersebut juga akan diikuti relaksasi ketentuan KUR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu dan tambahan plafon (No. HM.4.6/44/SET.M.EKON.2.3/04/2020). Sedangkan berdasarkan salinan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) memberikan informasi bahwasanya UMKM Kelautan Perikanan yang terdaftar sebagai peminjam dan usahanya sedang terdampak oleh COVID-19 dapat mengajukan keringanan. Menurut Indraloka, Pendamping LPMUKP Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya, memaparkan via telepon, “UMKM terdaftar dapat mengajukan keringanan tanggungan pada masa pandemik wabah COVID-19 dapat menghubungi pendamping LPMUKP di wilayah masing-masing”. Tuturnya, “Pemberian keringanan didasarkan pada Keputusan Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Nomor 9/KEP-LPMUKP/ 2020 tanggal 27 Februari 2020 antara lain dapat mengajukan pembayaran angsuran ditangguhkan dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama atau direscheduling (dijadwalkan ulang) dalam pengembalian angsuran pinjaman atau restrukturisasi pinjaman.

Restrukturisasi pinjaman ini juga dilakukan sebagai solusi bagi UMKM Kelautan Perikanan yang terdaftar dalam pinjaman online atau fintech (non-bank) dalam pengembalian angsuran. “Resktrukrisasi pinjaman ini dapat diajukan oleh borrower jika kedua belah pihak yang dalam hal ini borrower (peminjam dana) dan lender (investor) menyepakati a) pengajuan tunda bayar b) pengajuan keringanan cicilan.” Tutur, Rico, COO KOMUNAL. Keputusan ini didasarkan pada Pernyataan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) terkait dengan restrukturisasi pinjaman usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di lingkungan Perbankan dan Industri Jasa Keuangan Non-Bank dan sehubungan pertanyaan terkait dengan pinjaman online di industri LPMUBTI (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here