Pertemuan Lintas Sektoral Pemanfaatan Ruang Laut Di Wilayah Kerja Cabdin KP Situbondo

• Berita
• 29 Mei 2024

Kota Probolinggo, Rabu 29 Mei 2024 Seksi Verifikasi Perizinan Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, telah melaksanakan Rapat Pertemuan Lintas Sektoral terkait Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama dan Sinergitas antar Stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemberian layanan dan solusi atas kendala-kendala yang hadir dalam Pemanfaatan Ruang Laut serta untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan kebijakan terkait perizinan Pemanfaatan Ruang Laut 0-12 mil di wilayah kerja Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Pertemuan ini di hadiri oleh beberapa stakeholder lintas sektoral antara lain seperti Dinas Perikanan Kab.Jember, Dinas Perikanan Kab.Lumajang, Dins Perikanan Kab.Situbondo, Dinas Perikanan Kab. Probolinggo , Dinas Perikanan Kota Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota Probolinggo, UPT PPP Mayangan, Cabdin Kehutanan Wilker Lumajang, Polairud Kota Probolinggo serta PSDKP Benoa di wilayah Kota Probolinggo.

Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dewi Nur Setyorini,S.Pi.,M.Ling selaku Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. Adapun sebagai narasumber yang hadir dalam kegiatan ini di isi oleh pihak Akademisi dari Universitas Brawijaya (Bapak Ir.Sukandar,M.P), Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikana Provinsi Jawa Timur ( Yustin Riana Harmiyanti,S.T) serta Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa yang ada di wilayah Kerja Kota Probolinggo (Bapak Yanuar Garibaidi,A.Md). Dengan adanya pertemuan ini dengan ketiga narasumber sebagai pemateri dapat memperkuat peran antar stakeholder yang saling mendukung terhadap berbagai tantangan yang ada, seperti percepatan proses perizinan PKKPRL (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) dan KKRL (Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut) baik untuk perseorangan dan perusahaan, penegakan hukum di lapangan dengan kolaborasi antar pihak berwenang, dan pembinaan terhadap masyarakat terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Ruang Laut