Serahkan 7.201 SK PPPK Pemprov Jatim, Pj. Gubernur Adhy: Beri Dedikasi Terbaik dan Wujudkan Layanan Prima untuk Masyarakat

• Berita
• 24 Juli 2024

Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mennyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov Jatim pada 7201 orang hasil rekrutmen tahun 2023, yang berlokasi di Graha Unesa Lidah Wetan, Surabaya. (23/7)

Sebanyak 7.201 orang yang diangkat tersebut terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1.056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.

Pada mereka, secara khusus Pj. Gubernur Adhy memberikan pesan agar setelah diangkat, seluruh PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab menurut Adhy, sejatinya para PPPK juga merupakan elemen kekuatan yang dimiliki Provinsi Jawa Timur untuk memajukan daerah.

"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," tegas Pj Gubernur Adhy.

"Dan kami ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Kemarin itu ada PTT guru baik SMA/SMK yang sudah lulus passing grade. Bayangkan kalau misalnya sudah lulus, tetapi belum diangkat. Maka target itu yang kami kejar," imbuh Adhy.

Dengan banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini turut memberikan konsekuensi dimana anggaran yang disiapkan untuk gaji pegawai harus dinaikkan. Namun ia menegaskan bahwa hal itu tak jadi masalah demi mewujudkan kesejahteraan bagi para pegawai Pemprov Jatim. Bahkan Adhy menyebut pihaknya justru menambah besaran TPP mereka.

“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," lanjutnya.

Adhy menjelaskan, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK.

Di sisi lain, Pj. Gubernur Adhy mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya. Sebab, posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.

"Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya," katanya.