AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. 

Adapun perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Area Penguatan Pengawasan sampai dengan akhir tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan melalui surat edaran Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/52/120.1/2022 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
2. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Peningkatan layanan penanganan pengaduan masyarakat melalui layanan penanganan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan setiap hari.