Area Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan ditujukan agar penyelenggaraan unit kerja bersih dan bebas KKN. Program Penguatan Pengawasan memilikirencana aksi dengan indikator sebagai berikut :

1.Pengendalian Gratifikasi

1. Melaksanakan public campaign pengendalian gratifikasi;
2. Melaksanakan pengendalian gratifikasi.

2.Penerapan SistemPengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Melaksanakan pengendalian SPIP di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan;
2. Menyusun penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan;
3. Melaksanakan pengendalian  resiko UPT Laboratorium  Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan;
4. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan SPIP.

3.Pengaduan Masyarakat

1. Membuka jalur pengaduan masyarakat unit kerja UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan;
2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.

4.Whistle Blowing System

1. Melaksanakan sosialisasi whistle-blowing system UPT Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pasuruan;
2. Melaksanakan penerapan whistle-blowing system;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan whistle-blowing system;
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle-blowing system.

5.Penanganan Benturan Kepentingan

1. Melakukan identifikasi benturan kepentingan;
2. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
3. Melaksanakan penanganan benturan kepentingan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturankepentingan;
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan.

Melalui indikator-indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran sebagai upaya dalam pencapaian target pelaksanaan program Penguatan Pengawasan. Adapun target yang ingin dicapai melaluiprogram Penguatan Pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.